UMK Tidak Sesuai Rekomendasi Kabupaten/Kota, Buruh Jawa Barat Kecewa

Beberapa serikat buruh di Jawa Barat menggelar aksi untuk menolak penetapan UMK yang berdasar pada PP No. 51 Tahun 2023. Aksi ini dilaksanakan di depan Gedung Sate. (Foto: Istimewa)

Suaramahasiswa.info, Unisba–Beberapa Serikat buruh di Jawa Barat menggelar aksi penolakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 pada Selasa, (18/11), hingga Kamis, (30/11). Aksi buruh dari beberapa daerah ini terpusat di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate), Jalan Diponegoro No. 2, Kota Bandung.

Kamis, (30/11), merupakan batas akhir penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) menurut PP No. 51 Tahun 2023. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa barat, Bey Machmudin, pun menetapkan UMK di Jawa Barat tanpa mengikuti rekomendasi 14 Kota/Kabupaten dengan berdasar pada PP No. 51 Tahun 2023.

Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI), Lintang Subagja, menuturkan jika aksi tersebut bertujuan untuk menolak kenaikan upah yang ditentukan oleh PP No. 51 Tahun 2023. Menurutnya peraturan tersebut tidak berpihak kepada kaum buruh atau pekerja.

“Kenapa pemerintah menaikkan bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM), air, listrik sedangkan kita minta dinaikkan (upah) untuk penyesuaian kenaikan tersebut, tidak diberi. Namun kita dikasih cuma di bawah satu persen,” ujarnya pada Kamis, (30/11).

Aksi ini diikuti oleh beberapa perwakilan dari serikat buruh yang ada di Jabar, seperti dari Bandung Raya, Sukabumi, Purwakarta, Cianjur, Sumedang, Tasik, Garut, Bogor, dan Bekasi. Lintang melanjutkan, pada Selasa hingga Kamis, (18-30/11), terdapat beberapa massa aksi yang menginap di depan Gedung Sate. 

Berdasarkan pantauan Suara Mahasiswa, massa aksi berpindah menuju Gerbang Tol Pasteur untuk memblokade akses pada Kamis sore, (30/11). Menurut Lintang, hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas sikap Pj Gubernur Jawa Barat yang terkesan tidak memiliki simpati terhadap para buruh.

“Karena kita enggak ada jalan lain, maka jalan terakhir kami ya memblokade jalan sebagai bukti kami ingin diperhatikan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat,” jelas Lintang pada Kamis, (30/11).

Ia pun menambahkan bahwa hari sebelumnya perwakilan serikat buruh sempat menutup Tol Buah Batu dan Tol Muhammad Toha. Ia mengatakan hal tersebut merupakan bukti kesungguhan semua buruh yang mengharapkan agar Pj Gubernur Jawa Barat berubah pikiran. Dengan begitu, dirinya berharap pemerintah dapat berpihak kepada rakyat.

Reporter: Melani Sri Intan & Syifa Khirunnisa/SM

Penulis: Melani Sri Intan/SM

Editor: Syifa Khoirunnisa/SM

 

Updated: November 30, 2023 — 5:41 pm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *